PEKANBARU - Rencana mutasi pejabat yang dilakukan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam waktu dekat, dinilai sebagai hal yang mubazir dalam penganggaran  Daerah. 

Hal itu dikatakan Komisi I DPRD Riau, dirinya menyarankan mutasi pejabat yang akan dilakukan Pemprov Riau ditunda, pasalnya tidak efisien dan hanya akan mubazir.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman Kamis (16/8/2018) mengungkapkan bahwa mutasi tersebut  bukan waktu yang tepat. Mengingat Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman akan  mundur dari jabatannya karena maju  sebagai Calon Legislatif tahun 2019 mendatang.

"Kalau ada mutasi lagi ini suatu hal yang mubazir, karena perubahan pasti ada biaya yang timbul. Karena kalau dihitung satu orang anggarannyan kecil,namun kalau puluhan pasti bnyak anggaran yang keluar," ujarnya.

Politisi Gerindra Riau ini pun mempertanyakan urgensi kepala derah melakukan mutasi jabatan di akhir masa jabatannya sebagai gubernur tersebut 

"Kalau dilakukan mutasi untuk apa? Untuk peningkatan kinerja, kalau diujung pemerintahan tidak tepat. Beberapa bulan lagi ada pergantian kepala daerah, biarlah kepemimpinan yang baru melakukan evaluasi, untuk kinerja yang lebih baik kedepannya," paparnya. 

Disisi lain, menurutnya jika ada posisi yang kosong silahkan diisi, namun bukan dirolling atau mutasi , maka beri kesempatan kepada OPD untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir tahun. ezy